Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Belum Wacanakan Kenaikan Tarif Pajak Kalangan Super Kaya



Jakarta, 23/01/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah belum mewacanakan untuk menaikkan tarif pajak kelompok super kaya di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Perancis. “Itu (kenaikan tarif pajak kelompok super kaya) belum dalam wacana, karena kita sekarang lebih fokus kepada upaya penggalian pajak perseorangan,” demikian Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S Brodjonegoro di Jakarta, Senin (20/1).


Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait banyaknya kalangan yang meminta pemerintah untuk memaksimalkan pajak dari kelompok super kaya untuk menggenjot penerimaan sektor perpajakan. Menurutnya, langkah pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menggali penerimaan di sektor pajak bukan menyasar pada tarif, tetapi bagaimana menjangkau sebanyak mungkin wajib pajak (WP) perseorangan dan mewujudkan tingkat kepatuhan WP yang lebih tinggi.


Senada dengan pernyataan Wamenkeu II tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Toni Prasentiantono mengatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia sudah cukup progresif bagi kalangan kaya, dimana pajak tertinggi mencapai 30 persen. Dengan demikian, untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan tidak harus mengutak-atik sisi tarifnya, tetapi yang diperlukan adalah ketaatan dalam membayar pajak. “Ini beda dengan di Perancis dimana masyarakatnya sudah taat membayar pajak, sehingga masih diperlukan upaya menaikkan tax rate bagi orang kaya. Kalau kita, harus lebih agresif lagi memungut pajak dengan tax rate yang sudah berlaku saat ini,” jelasnya.


Langkah yang dapat dilakukan pemerintah, lanjutnya, antara lain dengan memperbanyak aparat pajak yang berdedikasi dan berintegritas tinggi agar dapat menjaring wajib pajak yang selama ini tercecer secara lebih intensif. “Ditjen Pajak masih butuh tambahan 50.000 staf agar penerimaan optimal,” pungkasnya.(ans)