Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Jakarta, 01/07/2016 Kemenkeu - Sejak meluncurkan program deregulasi perekonomian pada 9 September 2015, Pemerintah telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi untuk menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah dan akan diluncurkan berjalan dengan baik, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.


Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh tiga orang wakil ketua. Ketiganya yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi.


Satgas yang baru dibentuk ini dibagi menjadi empat kelompok kerja (pokja). Pokja I membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan. Pokja ini diketuai oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketua Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Sementara Pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak, diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior Raden Pardede. Pokja IV membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus,  dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa.


Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.


“Satgas ini akan mengefektifkan pelaksanaan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Di dalamnya tentu termasuk diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum dan aparat pemerintah sendiri, baik di pusat maupun daerah,” kata Ketua Satgas Darmin Nasution.


Sebagai informasi, Peresmian Satgas ini telah dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Presiden di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Selasa (28/06). (nv)