Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Berusaha Mempersempit Kesenjangan Digital

Jakarta, 22/10/2020 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mempercepat digitalisasi dengan mengubah cara hidup, belajar, dan bekerja. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang memanfaatkan teknologi. Menurut Menkeu, pengambilan kebijakan harus didasarkan oleh riset yang kuat dalam mengidentifikasi peluang dan investasi mana yang dapat mendukung pertumbuhan.

“Penting bagi kami untuk memiliki beberapa informasi berdasarkan penelitian. Hal ini akan memungkinkan kami untuk memahami dampak dari perangkat dan teknologi baru dan menerapkan kebijakan yang efektif," kata Menkeu pada acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) dengan tema The New Normal: Driving Economic Recovery Through Digital Innovation.

Menkeu melihat kesenjangan digital di negara berkembang khususnya Indonesia masih lebar, di mana akses internet masih menjadi kemewahan bagi sebagian masyarakat. Untuk itu, investasi untuk digitalisasi menjadi krusial untuk membangun daya tahan yang lebih baik di masa depan dengan mempercepat transformasi digital.

“Kami berusaha mempersempit kesenjangan digital, banyak dukungan pemerintah untuk akses internet. Kami pertama-tama memberikan subsidi listrik untuk 40% penduduk terbawah dan menyediakan internet gratis untuk siswa, guru, serta tenaga pendidik," ujarnya.

undefined

Pemerintah juga berkomitmen membantu UMKM bertransisi dan bertransformasi secara digital agar dapat beradaptasi dengan model bisnis baru. Kata Menkeu, Indonesia telah mengembangkan sejumlah inisiatif seperti gerakan seribu startup, dukungan bagi startup unicorn dan decacorn, dan jaringan serat optik sepanjang 35.000 km.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar dan untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital, tahun lalu kami telah mencapai tonggak sejarah lain dalam pengembangan konektivitas ketika kami selesai membangun proyek Palapa Ring Broadband menggunakan skema Public Private Partnerships”, jelas Menkeu.

Menkeu memaparkan bahwa bahwa arah kebijakan pemerintah untuk mendorong reformasi digitalisasi dan inovasi telah tercermin dalam APBN 2021. Pemerintah mendorong inklusi konektivitas dengan menyediakan akses internet kepada 4.000 desa dan kecamatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

“Defisit fiskal tahun depan ditetapkan 5,7% dari PDB. Hal ini untuk mengakomodasi banyak prioritas termasuk mendukung proses pemulihan dan investasi sektor TIK (teknologi informasi dan komunikasi)," ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyinggung pentingnya kesetaraan digital (level of digital playing field) melalui kebijakan perpajakan yang sehat dan adil secara global.

“Saya senang ADB juga akan memperhatikan bidang perpajakan ini. Dan kami akan bekerja sama di G-20 serta OECD agar kami dapat membangun praktik yang baik tentang kebijakan perpajakan global yang adil untuk semua negara," tutup Menkeu.(fir/hpy/nr)