Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah-BI Hasilkan Sepuluh Kesepakatan Pengendalian Inflasi Daerah

Jakarta, 15/02/2016 Kemenkeu - Untuk mengatasi sumber-sumber inflasi di daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi kebijakan pada Jumat (12/2) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rapat tersebut menghasilkan sepuluh rekomendasi dan kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi dalam rangka stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resminya menguraikan kesepuluh butir kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut. Pertama, memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah pada upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat serta optimalisasi penggunaan kapal ternak.

Kedua, memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya khusus seperti pendampingan kelompok tani dan pengaturan pola tanam serta modernisasi sarana pertanian.

Ketiga, menetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pangan sesuai amanat Undang-Undang Pangan, dengan memperluas kewenangan terhadap komoditas pangan yang perlu dijaga stabilitas harganya. “Dalam kaitan ini, penguatan peran BULOG perlu segera dilakukan dengan perluasan cakupan komoditas yang dapat ditangani oleh BULOG,” ungkapnya.

Keempat, mempercepat perbaikan sistem logistik infrastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan antardaerah. Kelima, mendorong pembenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi guna menyeimbangkan keuntungan yang diterima di tingkat pedagang dan petani.

Keenam, mendorong berkembangnya diversifikasi pangan terutama dengan peningkatan konsumsi pangan lokal melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Terkait hal ini, Kementerian Pertanian akan mendukung peningkatan produksi pangan lokal,” tambahnya.

Ketujuh, memperkuat komitmen pemerintah pusat  dan pemerintah daerah dalam upaya inflasi daerah, terutama dengan mengintensifkan peran Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta penetapan program stabilisasi harga sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kedelapan, mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian/lembaga dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan disertai langkah-langkah untuk memperkuat kapabilitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kesembilan, mempercepat pembangunan pembangkit listrik di daerah, terutama di daerah yang masih mengalami defisit listrik seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Terakhir, mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penyiapan daftar calon debitur KUR oleh Pemda bekerja sama dengan perbankan dan kementerian terkait yang selanjutnya akan masuk dalam Sistem Informasi Debitur (SID) KUR. “Terkait hal ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi mengenai KUR guna mencapai target penyaluran yang ditetapkan,” katanya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak memberikan arti jika diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi. Gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang yang signifikan antardaerah di Indonesia saat ini diyakini merupakan tantangan berat dalam pengendalian inflasi. Ke depan, para peserta rapat koordinasi ini sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam memastikan sinergi dari berbagai kebijakan sistem logistik nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.(nv)