Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah dan Banggar Sepakati RUU APBN-P

Jakarta, 17/06/2013 MoF (Fiscal) News - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 terkait perubahan asumsi makro, belanja pusat dan transfer daerah. "DPR dan enam fraksi menerima secara bulat RUU APBN-P 2013 sebagaimana yang telah dihasilkan dari pembahasan bersama komisi dan rapat kerja," jelas Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit saat menutup rapat kerja finalisasi APBN-P 2013 di Gedung Banggar, Jakarta, Sabtu (15/6).

Ahmadi menjelaskan, fraksi yang menyepakati secara bulat usulan tersebut antara lain Fraksi Demokrat, Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura). Tiga fraksi lain menyetujui RUU tersebut, kecuali pasal-pasal yang diberikan catatan. Ketiganya adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Gerindra. 

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang APBN, perubahan postur anggaran tersebut harus selesai dalam waktu satu bulan dan wajib dibahas bersama parlemen.Dan saat ini pemerintah dan DPR telah memasuki tahap finalisasi pembahasan postur perubahan APBN dengan jadwal pembahasan kembali di level Badan Anggaran (Banggar).(ak)