Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah dan Banggar Sepakati Sejumlah HalTerkait DAU, DAK dan DBH Tahun 2012

 

Jakarta, 20/10/2011 MoF (Fiscal) News - Pemerintah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati berbagai hal terkait kriteria pemberian dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun 2012. Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR sekaligus pimpinan rapat Olly Dondokambey di Jakarta pada Kamis (20/10) petang.

"Saya rasa kami dapat sepakati dengan apa yang telah dipresentasikan oleh pemerintah tadi mengenai DAU, DBH, dan DAK," kata Olly. Terkait Dana Insentif Daerah (DID), Olly mengatakan masih perlu ada pembahasan lebih dalam dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan. "Kita (Banggar DPR dan Pemerintah) sudah sepakat tentang kriteria pemberiannya," jelas Olly.

Sementara, untuk penggunaan DID, Olly menyampaikan bahwa DPR mengusulkan agar penggunaannya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya perbaikan ruang kelas atau gedung sekolah. "Jadi kami mengusulkan agar bagi provinsi dan kabupaten/kota penerima dana insentif ini nantinya lebih memprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas atau gedung sekolah," katanya.

Selanjutnya, Badan Anggaran berharap Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, dapat mengkonsultasikan usulan banggar tersebut kepada Menteri Keuangan.(ak)