Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBN 2014

Jakarta, 25/06/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Asumsi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2014 dalam rapat yang berlangsung pada Senin (24/6) kemarin.  

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri yang mewakili pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun pertumbuhan ekonomi global saat ini masih akan berkembang dan dinamis. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan terbaru, yaitu kebijakan quantitative easing yang dikeluarkan bank sentral Amerika Serikat  (Federal Reserve) belum lama ini. "Indonesia harus memperhatikan dan mencermati betul perkembangan perekonomian dunia menyusul telah diumumkannya kebijakan quantitative easing oleh Ben Bernanke selaku Ketua Bank Sentral Amerika Serikat baru baru ini," ucapnya. 

Oleh karena itu, asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 yang disetujui adalah pada kisaran 6,4 persen hingga 6,9 persen. Menkeu menambahkan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah agar pertumbuhan ekonomi 2014 dan kondisi  fiskal tetap terjaga dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, untuk laju Inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,5 persen hingga 5,5 persen. Kurs rupiah dalam RAPBN-P 2014 disepakati berada pada kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per dolar AS. Untuk suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan berada di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) disepakati pada kisaran 100 dolar AS per barel hingga 115 dolar AS per barel. Untuk lifting minyak diperkirakan sebesar 900 ribu barel per hari hingga 930 ribu barel per hari. Sementara, lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 1.240 ribu barel per hari setara minyak hingga 1.325 ribu barel per hari setara  minyak. Namun demikian, Menkeu menegaskan bahwa  asumsi makro terkait lifting minyak dan gas masih akan dibahas lebih lanjut dengan komisi VII DPR.(ak)