Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah dan DPR Sepakati RKP

Jakarta, 15/07/2013 MoF (Fiscal) News – Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati 11 prioritas nasional yanng tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada RAPBN tahun 2014. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Djoko Udjianto mengatakan, ada tiga kesepakatan hasil pembahasan RKP yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

Adapun sejumlah prioritas diantaranya meliputi, prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah.

Selanjutnya, prioritas penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan perluasan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kemudian prioritas ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Selain itu, ada prioritas infrastruktur yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur.

Djoko juga menyebutkan mengenai prioritas mendorong perbaikan iklim investasi dan usaha. "Iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan," katanya dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (12/7). (ak)