Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah dan Perbankkan Gandeng PJTKI Meminimalisir Resiko Penyaluran KUR

Pemerintah dan Perbankkan Ganden

 

Pemerintah dan Perbankkan Gandeng PJTKI Meminimalisir Resiko Penyaluran KUR

 

MoF (Fiscal) News: Pemerintah dan perbankan bekerja sama dengan PJTKI meminimalisir resiko penyaluran KUR bagi TKI, demikian disampaikan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sofjan Baasir usai Penandatangan ADDENDUM III MoU KUR, Kamis (16/9) di Graha Shawala Kementerian Keuangan.

 

Selama ini, TKI sebelum berangkat ke luar negeri harus rela menyiapkan dana dari menjual tanah atau investasi yang dimiliki dengan suku bunga yang tinggi sehingga menjadi beban berat bagi mereka. Untuk itu, skema kebutuhan KUR bagi TKI itu ada dan nyata dibutuhkan untuk membantu meringankan bebannya.  Selanjutnya, pemerintah dan perbankan bekerja sama dengan PJTKI untuk meminimalisir resiko penyalurannya. "kita bangun sistem bekerjasama dengan PJTKI untuk meminimalisir resiko penyaluran kredit KUR bagi TKI. PJTKI akan memonitor keberadaan para TKI, dan remittance bisa berjalan dengan baik," ungkap Sofjan.

 

Sofjan menjelaskan, untuk berangkat TKI membutuhkan dana besar seperti mengurus paspor, visa, pengurusan surat-surat, cadangan biaya hidup selama tiga bulan pertama, dan semua kebutuhan dana lainya. Dalam penyediaan kebutuhan dana dimaksud, kalau tidak menjual investasi, mereka lari ke lintah darat dengan konsekuensi bunganya tinggi.

 

Lebih lanjut, Sofjan mengatakan, Pemerintah memiliki skema untuk berusaha menjembatani kesulitan-kesulitan TKI, dalam meringankan beban mereka dalam mencari pekerjaan di luar negeri dalam bentuk pemberian KUR. "Skema yang ada mulai dari RP 15 juta untuk unskilled sampai Rp 60 juta untuk skilled (perawat dan teknisi). Tergantung pendidikan mereka di sana, dan besaran gaji yang diterima kemudian cicilannya 12-36 bulan," pungkasnya.(DM)