Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah, DPR dan OJK Kembali Bahas Penghapusan Utang Pascabencana

Jakarta, 05/03/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana kembali menggelar rapat kerja (raker) mengenai penghapusan utang untuk debitur Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkena bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey, hal tersebut dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi seluruh pihak terkait. Sebelumnya, DPR  melalui komisi XI telah melakukan raker dengan Wakil Menteri Keuangan I, Ketua  Dewan Komisioner OJK, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan sejumlah Direktur Bank BUMN.

Namun, dalam rapat tersebut masih belum dapat disetujui kebijakan penghapusan utang untuk debitur Bank BUMN yang terkena bencana alam di sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir. "Ini disebabkan perlunya kejelasan mengenai status bencana alam pada tiga wilayah yang menjadi perhatian perbankan, apakah berstatus bencana nasional atau tidak. Bencana alam ini meliputi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara, banjir bandang di Manado dan (erupsi) Gunung Kelud di Jawa Timur. Ini butuh payung hukum yang jelas,” ungkapnya pada Selasa (4/3).

Jika ketiganya ditetapkan sebagai bencana nasional, lanjutnya, maka pemerintah harus membuat Peraturan Presiden yang mendukung pelaksanaan penghapusan utang tersebut. “Sehingga menjadi landasan perbankan untuk menentukan kriteria kelonggaran bagi debitur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)," tambahnya.

Untuk memberikan dasar hukum yang jelas, menurut rencana, rapat lanjutan mendatang akan mengikutsertakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(ak)