Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah-DPR Sepakat BPJS II Dimulai Januari 2014



Jakarta, 29/10/2011 MoF (Fiscal) News -
RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang BPJS. Keputusan itu menjadi hasil akhir dari kesepakatan yang diperoleh antara pemerintah dan DPR. Persetujuan tersebut sendiri hasil dari rapat kerja dengan pansus BPJS, yang kemudian dibawa ke rapat paripurna di gedung DPR, Jumat (28/10) malam.
 

Awalnya, rapat paripurna BPJS dijadwalkan pada siang hari. Namun, menyusul kebuntuan dari perselisihan pendapat masing-masing fraksi di DPR, serta perbedaan pendapat dengan pemerintah, terhadap poin waktu penyelenggaraan BPJS II tentang Ketenagakerjaan, rapat pun ditunda. Agenda rapat kembali menjadi pengambilan keputusan tingkat DPR, untuk menyamakan pandangan dari masing-masing fraksi. Hasil keputusan DPR akhirnya menyepakati pembentukan BPJS II terkait Ketenagakerjaan pada Januari 2014, dengan waktu operasionalisasi paling lambat Juli 2015.

Setelah pertemuan antara pimpinan fraksi, pertemuan dengan pemerintah kembali digelar. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo selaku wakil pemerintah menyepakati pembentukan BPJS pada Januari 2014, dengan tenggang operasionalisasi pada Juli 2015. "Kami sambut baik apa yang sudah diputuskan dan ini juga sudah dibicarakan di lingkungan pemerintah," katanya.

BPJS II atau BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan penjaminan hari tua dan pensiun yang dijalankan oleh Jamsostek. Sementara BPJS I atau BPJS Kesehatan menjalankan penjaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dipegang oleh PT Askes. BPJS I sebelumnya telah disepakati beroperasi pada Januari 2014. (as)