Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Dukung Pengendalian Inflasi


Jakarta, 29/03/2011 MoF (Fiscal) News - Momentum pertumbuhan ekonomi perlu dijaga dan dimanfaatkan secara optimal di tengah meningkatnya tantangan kenaikan harga pangan global. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A. Djohansyah di Jakarta pada Selasa (29/03) di Jakarta.

Ia menerangkan, perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa tuntutan publik terhadap efektivitas setiap kebijakan yang ditempuh dalam upaya mengendalikan inflasi semakin besar. Berdasarkan Risalah Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2011, dari sisi kebijakan fiskal, dukungan pemerintah dalam hal pengendalian inflasi diwujudkan dengan mengalokasikan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pemberian subsidi pertanian, khususnya pupuk dan benih, peningkatan cadangan benih nasional dan cadangan beras pemerintah, serta penyesuaian berbagai fasilitas tarif bagi impor sejumlah bahan makan. ''Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah pusat diharapkan juga disertai pemanfaatan dana transfer daerah secara lebih tepat dan efektif yang diarahkan pada upaya meningkatnya kapasitas perekonomian daerah,'' urainya.

Sementara itu, di sisi moneter, Bank Indonesia senantiasa berupaya menjaga stabilitas makro ekonomi dan pencapaian sasaran inflasi melalui optimalisasi berbagai instrumen kebijakan yang tersedia. ''Sinyal kebijakan moneter yang cenderung ketat semakin diperkuat melalui kenaikan BI rate sebesar 25 bps (basis poin) menjadi 6,75 persen pada awal Februari 2011,'' ungkap Difi.

Ia menambahkan, BI juga memberi ruang penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan aliran modal masuk yang kembali meningkat. ''Penguatan rupiah tersebut membantu meredam tekanan inflasi dari sisi eksternal (imported inflation), dengan tetap memperhatikan daya saing ekspor Indonesia,'' paparnya. BI juga menempuh kebijakan macroprudential dalam rangka mengelola capital inflows sekaligus mengendalikan likuiditas perekonomian.(sgd)