Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur Dengan KPBU

Jakarta, 08/05/2017 Kemenkeu - Pemerintah Indonesia telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas yang tinggi yang tercermin dalam arahan dan kerangka kebijakan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah menetapkan kebutuhan pembiayaan sebesar USD400 miliar atau sekitar Rp5.000 triliun untuk lima tahun ke depan.


Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan ruang fiskal yang terbatas dalam APBN, pemerintah fokus untuk mengembangkan kelayakan skema Public-Private Partnership (PPP) / Kerja Sama Pemerintah–Badan Usaha (KPBU). Perbaikan sistem KPBU antara lain dengan memperbaiki kerangka kerja hukum, ekonomi, dan kelembagaan dari kerangka kerja sama tersebut.


“Mulai dari tahun lalu, kami telah meningkatkan reformasi besar pada anggaran negara yang secara signifikan mempertimbangkan alokasi lebih untuk pembangunan infrastruktur daripada sebelumnya,” kata Menkeu saat memberikan keynote speech dalam Seminar "Future Prospect of Quality Infrastructure Projects in Asia Through PPP", di Jepang pada Jumat (05/05).


Infrastruktur yang akan dibangun tersebut antara lain untuk energi dan listrik, jalan tol, jembatan, pelabuhan dan bandara, kereta api, bendungan, dan proyek lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat konektivitas nasional, keamanan energi, ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi. Beberapa kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah Indonesia antara lain Land Fund, Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF), Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF), Viability Gap Fund (VGF), serta Infrastructure Fund & Availability Payment. (as/rsa)