Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Fokus Untuk Mengurangi Ketimpangan

Jakarta, 8/02/17 Kemenkeu - Setelah upaya pembangunan infrastruktur dilaksanakan, mulai tahun ini Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk lebih berfokus pada sektor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan miskin.

"Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh 40 persen lapisan kelompok masyarakat terbawah," tegas Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pemerataan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (07/02) sebagaimana dikutip dari rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam rapat terbatas tersebut Presiden Joko Widodo mendorong dilakukannya terobosan-terobosan kebijakan terkait hal tersebut. Salah satu yang disebutnya ialah kebijakan redistribusi aset yang belakangan telah digalakkan.

"Untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan kebijakan baik melalui redistribusi aset, langkah-langkah afirmasi untuk memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi 40 persen kelompok masyarakat terbawah," jelas Presiden.

Persoalan lahan dalam kebijakan redistribusi aset memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, berdasarkan data yang disampaikan kepada Presiden, penguasaan lahan di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di kalangan korporasi. Bahkan, data tersebut mengungkap bahwa para pengumpul lahan besar hanya membayar kurang dari seperempat dari nilai pajak transaksi yang harus disetorkan ke negara.

"Untuk itu, kita harus memberikan akses lahan bagi penduduk kurang mampu, petani gurem, atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercipta skala ekonomi untuk  meningkatkan pendapatan mereka. Harus segera kita tata lagi melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan," ucap Presiden.

Lebih lanjut, akses permodalan dan pendidikan bagi kelompok masyarakat lapisan terbawah juga disinggungnya. Dari segi permodalan, Kepala Negara meminta jajarannya untuk lebih memperluas akses terhadap permodalan dan menyediakan skema-skema khusus terhadap kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena saya lihat yang ada saat ini masih bersifat umum," ucapnya.

Sementara dari segi pendidikan sendiri Presiden berharap agar ke depannya Indonesia mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Tenaga kerja yang terdidik dan berketerampilan merupakan tujuan utama dari hal tersebut.

"Artinya kita perlu melakukan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga lebih fokus pada penyiapan SDM di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif," pungkas Presiden. (rsa/rsa)