Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Imbau Wajib Pajak Manfaatkan Pengampunan Pajak

Jakarta, 30/06/2016 Kemenkeu -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak menjadi Undang-Undang (UU). Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan pengampunan.


Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, salah satu alasan yang melatari munculnya kebijakanpengampunan pajak adalah untuk meningkatkan basis pajak. “Kita ingin punya tax base yang lebih jelas supaya kita tahu siapa yang harus dikejar pajaknya dan siapa yang kurang bayar,” jelas Menkeu saat konferensi pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu (29/06).


Untuk WP, pengampunan ini bisa didapatkan dalam bentuk penghapusan menyeluruh atas pokok utang pajak maupun sanksi, serta pengampunan dari ancaman hukuman pidana di bidang perpajakan. Program ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan di masa yang akan datang.


Sebagai informasi, pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan atau Pajak atas Barang Mewah. (as)