Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Jangkau Berbagai Kelompok Profesi Untuk Ikut Tax Amnesty

Jakarta, 17/10/2016 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan wajib pajak profesi yang berpotensi menjadi peserta Amnesti Pajak (Tax Amnesty) periode II dan III. Setidaknya, ada sembilan jenis profesi yang berpotensi memanfaatkan program tersebut, mulai dari dokter, pengacara, konsultan pajak, hingga pejabat negara.

“Saya meyakini masih cukup banyak potensi dari wajib pajak yang sebetulnya bisa memanfaatkan Amnesti (Pajak) ini secara baik, karena rate-nya masih sangat rendah, yaitu tiga persen dari dana deklarasi dalam negeri, maupun kalau ingin merepatriasikan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Evaluasi Amnesti Pajak Periode Pertama dan Tax Base Pasca Amnesti Pajak pada Jumat (14/10) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menkeu merinci, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, jumlah notaris di Indonesia saat ini mencapai 14.686. Dari jumlah tersebut, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru 11.314, dan yang menjadi peserta Amnesti Pajak sebanyak 3.186. “Yang belum ikut Tax Amnesty 8.128. Saya tidak mengatakan bahwa yang lainnya harus ikut Tax Amnesty, tapi mereka berpotensi ikut Amnesti,” terangnya.

Untuk profesi dokter, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), saat ini ada 106.495 di seluruh Indonesia, dimana 23.310 diantaranya telah memiliki NPWP. Tercatat, 2.172 dokter telah menjadi peserta Amnesti Pajak, sehingga masih ada 21.138 dokter yang belum mengikuti program tersebut, dan berpotensi menjadi peserta.

Selanjutnya, dari 3.333 konsultan pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP, 1.408 diantaranya telah mengikuti Amnesti Pajak, menyisakan 1.925 lainnya yang berpotensi menjadi peserta. “Yang penting konsultan pajak ini, yang saya anggap orang yang meng-advise kliennya untuk bisa memenuhi peraturan perpajakan dan untuk mematuhi dan memenuhi persyaratan-persyaratan,” urainya.

Sementara itu, dari 14.963 pengacara di Indonesia, baru 1.968 yang memiliki NPWP. 105 diantaranya telah menjadi peserta Amnesti Pajak, sehingga masih ada 1.863 pengacara yang berpotensi menjadi peserta. Untuk profesi arsitek, dari 6.871 yang ada di Indonesia, baru 1.718 yang memiliki NPWP. 90 tercatat telah mengikuti Amnesti Pajak, sehingga ada 1.628 arsitek yang berpotensi menjadi peserta.

Profesi akuntan, lanjut Menkeu, dari 10.218 yang terdaftar, baru 752 yang memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, 105 telah mengikuti Amnesti Pajak, sehingga masih ada 647 akuntan yang belum ikut dan berpotensi menjadi peserta. Berikutnya, dari 412 profesi penilai yang terdaftar, 406 telah memiliki NPWP. 87 diantaranya telah mengikuti Amnesti Pajak, sementara 319 lainnya berpotensi menjadi peserta.

“Kami akan juga melihat para pejabat negara, karena ada pejabat negara yang ikut; gubernur, wakil gubernur dalam hal ini. Ada 14 gubernur dan wakil gubernur yang ikut, (dari) jumlah total 68 orang, baru 14 yang ikut,” katanya. Dengan demikian, masih ada 54 gubernur dan wakil gubernur yang berpotensi menjadi peserta Amnesti Pajak. Terakhir, dari 3.198 komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 571 diantaranya telah mengikuti Amnesti Pajak, sehingga masih ada 2.627 lainnya yang berpotensi menjadi peserta.

Pemerintah, menurut Menkeu, akan berusaha menjangkau kelompok-kelompok profesi yang dianggap memiliki potensi tersebut. Namun demikian, ia menegaskan, selain sembilan profesi itu, peserta Amnesti Pajak potensial juga tersebar di berbagai profesi lain. “Saya sekarang minta DJP untuk melakukan inventarisasi berapa direksi komisaris dari perusahaan-perusahaan yang listed, berapa jumlah profesi seperti insinyur, atau ikatan ekonomi Indonesia, profesi-profesi artis, yang tentu kita berharap akan melakukan dan ikut Tax Amnesty,” terangnya.(nv)