Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Kaji Kemungkinan Revisi APBN 2014

Jakarta, 20/02/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah mengkaji kemungkinan untuk mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, terkait adanya beberapa pergeseran dalam asumsi makro yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, revisi APBN akan dilakukan paling cepat pada Bulan Mei 2014 atau setelah Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif.

"Jika diperlukan APBN-P (APBN Perubahan) paling cepat Mei (2014), karena ada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) baru kan Bulan Mei,” papar Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri di Jakarta, Rabu (19/1). Menkeu menjelaskan, berdasarkan pengamatan terkini, outlook asumsi APBN 2014 mengalami pergeseran dibandingkan pagu yang telah ditetapkan, dengan dua asumsi yang mengalami pergeseran yaitu nilai tukar rupiah dan lifting minyak.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nilai tukar rupiah saat ini berada pada kisaran Rp11.500-Rp 12.000 per dolar AS, jauh dari asumsi dalam APBN 2014 yang sebesar Rp10.500 per dolar AS. Depresiasi ini, lanjutnya, berpengaruh terhadap postur belanja dan pendapatan negara. Sebagai informasi, sepanjang periode 2 Januari  sampai dengan 17 Febuari 2014, posisi nilai tukar rupiah yang terkuat berada pada level Rp11.785 per dolar AS, dan terlemah berada pada level Rp 12.240 per dolar AS.

Sementara itu, terkait asumsi lifting minyak, Menkeu menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari hasil pertemuan dengan Komisi VII DPR, lifting minyak hanya akan mencapai 800 ribu barel per hari sampai dengan 830 ribu barel per hari. Angka ini jauh lebih rendah dari asumsi makro dalam APBN 2014 yang sebesar 870 ribu barel per hari.

Meskipun pada tahun 2015 ada kemungkinan terjadi peningkatan, tetapi setelah 2015 lifting minyak diperkirakan akan mengalami penurunan. Selanjutnya, pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan akan menjadi negara importir BBM permanen. Oleh karena itu, menurutnya, isu subsidi bahan bakar minyak menjadi krusial dan harus diselesaikan secepatnya. “Gambaran ini akan berpengaruh terhadap APBN dan belanja K/L (kementerian/lembaga), maka pemerintah sekarang membahas secara intensif kemungkinan untuk APBN-P. Kami akan sampaikan secara resmi pada posisi yang lebih pasti,” jelasnya.(ans)