Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Kaji Program Keluarga Harapan dan Reformasi Subsidi Berbasis Output

Jakarta, 30/12/2015 Kemenkeu – Pemerintah tengah melakukan kajian untuk belanja tahun depan agar lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah peningkatan bantuan ke masyarakat dalam bentuk Program Keluarga Harapan. Dalam hal PKH, selaras dengan hasil kajian Bank Dunia, PKH dinilai lebih efektif dari pada raskin. “Mereka menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan efektifitasnya jauh di atas raskin. Padahal uangnya raskin lebih besar daripada PKH,” jelas Menteri Keuangan di Jakarta, Minggu (27/12).


Kedua, terkait reformasi subsidi yang mengarah pada output, dimana bentuk subsidi yang diberikan sebelumnya kebanyakan untuk input, misalnya subsidi pupuk. “Itu makin harus kita arahkan bukan ke subsidi produk atau barang tapi orangnya. Misalnya ke petaninya atau berapa harga berasnya. Bukan harga pupuknya,” jelas Menkeu. Dengan subsidi output, maka subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. “Misal, subsidi harga beras. Harga beras yang di satu sisi bisa diijangkau masyarakat banyak, di sisi lain memberikan kuntungan yang cukup bagi petani,” tambahnya.


Pada penghujung tahun ini, pemerintah menilai Indonesia sudah memiliki modal yang cukup untuk masuk ke 2016. “Saya melihat ini di semester 2 lebih baik. Pertumbuhan lebih membaik. Gejolaknya lebih kecil. Apalagi saya melihat rupiah juga cukup baik. Ini modal yang cukup baik untuk masuk 2016,” ungkap Menkeu. (as)