Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Kembali Lelang Rp4 Triliun Sukuk Negara Besok

Jakarta, 13/06/2016 Kemenkeu - Pemerintah kembali melakukan lelang penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (14/6) besok. Ada lima seri sukuk negara yang akan dilelang, yakni SPN-S 01122016, PBS006, PBS009, PBS011, dan PBS012.

Dalam lelang kali ini, pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp4 triliun, yang akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Sebagai informasi, seri SPN-S 01122016 akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016, menawarkan imbalan berupa diskonto. Penerbitan sukuk ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.

Sementara itu, seri PBS006 yang akan jatuh tempo pada 15 September 2020 menawarkan imbalan sebesar 8,25 persen. Seri PBS009 yang akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018 menawarkan imbalan sebesar 7,75 persen. Selanjutnya, seri PBS011 yang akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 menawarkan imbalan sebesar 8,75 persen. Terakhir, seri PBS012 yang akan jatuh tempo pada 15 November 2031 menawarkan imbalan sebesar 8,875 persen.

Penerbitan keempat sukuk berbasis proyek tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 dan BMN.

Dalam keterangan resminya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyatakan, lelang akan dibuka pada 14 Juni 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 16 Juni 2016.

Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Dengan demikian, pada prinsipnya semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids). Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian bids harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.(nv)