Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Kenakan PPnBM Hingga 125 Persen Untuk Kendaraan Mewah

Jakarta, 28/04/2014 MoF (Fiscal) News - Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, pemerintah akan mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), selain juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kendaraan bermotor jenis tertentu yang tergolong mewah.


Tarif PPnBM yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang tergolong mewah tersebut bervariasi, mulai dari 10 persen, 20 persen, 30 persen, 40 persen, 50 persen, 60 persen, hingga 125 persen. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas  Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.


Sesuai peraturan tersebut, PPnBM dikenakan atas impor Kendaraan Completely Built Up (CBU) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.


PPnBM juga dikenakan atas penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam daerah pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.


Selain itu, PPnBM juga dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan kabin ganda (double cabin) hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.


Namun demikian, pemerintah tidak akan mengenakan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan Completely Knocked Down (CKD), kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi.


Pemerintah juga akan membebaskan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum; kendaraan protokoler kenegaraan; kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang, termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.(wa)

 

Selengkapnya: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.011/2014