Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah-Komisi VI DPR Bahas Penyertaan Modal Negara Untuk BUMN

Jakarta, 24/06/2016 Kemenkeu - Pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja untuk membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN-P) 2016, Kamis (23/06) di Jakarta.

Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah mengusulkan penambahan PMN untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp13,56 triliun, untuk pajak revaluasi aset. Dengan demikian, total PMN PT PLN menjadi sebesar Rp23,56 triliun.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang mewakili pemerintah menyatakan, PMN merupakan bagian dari belanja investasi, dan bukan merupakan belanja pemerintah yang ada di kementerian/lembaga.

“Uang PMN ini tidak diambil dari pemotongan belanja. PMN kategorinya adalah belanja investasi, karena ketika kita mengeluarkan rupiah untuk PMN, tujuannya adalah untuk mendapatkan return untuk jangka panjang dan memperkuat kapasitas dari BUMN itu sendiri dalam pelaksanaan tugas dan misinya,” jelasnya.

Rapat yang dihadiri oleh sejumlah jajaran direksi BUMN tersebut juga membuahkan kesimpulan lain, seperti permohonan persetujuan komisi VI DPR terkait PMN bagi BUMN di bawah Kementerian BUMN, sebesar Rp45,88 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas PMN cash sebesar Rp43,31 miliar dan PMN noncash sebesar Rp2,57 miliar.

Selain itu, PMN PT Pelabuhan Indonesia III diusulkan ditarik oleh direksi dan disetujui oleh Kementerian BUMN. Sementara PMN PT Perusahaan Dagang Indonesia diusulkan ditarik oleh Kementerian BUMN.(hi)