Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Luncurkan P4-Infrastruktur

Jakarta, 07/06/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur senilai Rp6 triliun. Program tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

 ”PU ditugasi untuk bangun infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto di Jakarta, seperti dikutip melalui laman setkab.go.id, Jumat (7/6).

Menurut Djoko, anggaran P4 infrastruktur ini berasal dari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dihimpun pemerintah. Ia menjelaskan program ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu P4 Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA), P4 Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dan P4 Sistem Penyedian Air Minum (P4-SPAM). Ketiga program tersebut masing-masing mendapatkan alokasi senilai Rp2 triliun.

”Intinya, semua program ini akan dibangun dengan tenaga masyarakat sendiri atau pemberdayaan masyarakat dan bersifat labor intensif,” jelasnya.

Dana kompensasi BBM untuk infrastruktur ini akan diutamakan pada jalan desa, air bersih dan juga irigasi desa. “Program kompensasi ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan transportasi, irigasi, dan air minum serta infrastruktur perdesaan lainnya sebagai akibat dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Penyediaan infrastruktur perdesaan dalam program tersebut dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat,” kata Djoko Kirmanto.

Menurut Djoko, P4-ISDA akan membangun penyediaan air baku dan embung di daerah rawan air pada 93 kabupaten/kota. Selain itu program ini juga memperbaiki irigasi kecil pada 4.000 desa serta Perlindungan permukiman nelayan miskin.

Sementara P4-SPAM akan menyediakan infrastruktur air minum antara lain pada 318 desa nelayan, 250 desa, 35 ibukota kecamatan serta 341 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan P4-IP akan dikerjakan 5.500 desa dan 1.800 kelurahan kumuh. (Setkab/PU)