Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII

Jakarta, 07/12/2015 Kemenkeu - Menyusul paket kebijakan ekonomi tahap VI, pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII pada Jumat (4/12) lalu. Dalam paket ini, salah satu fokus pemerintah adalah pemberian keringanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan padat karya.

Pemberian fasilitas keringanan pembayaran PPh Pasal 21 untuk industri padat karya tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, berlaku selama jangka waktu dua tahun. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi atas perlu tidaknya kebijakan ini diperpanjang. Ia mengungkapkan, fasilitas keringanan ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

“Kira-kira lebih rincinya adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini,” katanya di kantor Presiden, Jakarta pada Jumat (4/12) malam.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, perusahaan padat karya yang dapat mengajukan keringatan PPh pasal 21 adalah yang menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit lima ribu orang. Perusahaan tersebut selanjutnya diharuskan menyampaikan daftar pegawai yang akan memperoleh keringanan PPh pasal 21 itu.

Selain itu, keringanan pembayaran PPh Pasal 21, juga diberikan kepada perusahaan yang hasil produksinya diekspor minimal 50 persen berdasarkan hasil produksi pada tahun sebelumnya. Keringanan juga diberikan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta.(nv) 

 

sumber: www.ekon.go.id

Download infografis Paket Kebijakan Ekonomi 7 disini