Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Minta DPR Pertimbangkan Kembali Besaran Subsidi Listrik

Jakarta, 21/3/2012 MoF (Fiscal) News - Pemerintah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempertimbangkan kembali besaran subsidi listrik yang telah ditetapkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2012 di Komisi VII bidang energi, yaitu sebesar Rp64,9 triliun. Hal ini dikarenakan selisih besaran subsidi listrik yang diajukan pemerintah dengan yang disepakati DPR terlalu besar, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi ketersediaan listrik tahun ini. "Kami mengetahui itu dari hasil sidang komisi VII Kamis kemarin. Jadi kami ingin mencari peluang untuk bisa mempertimbangkan ulang keputusan itu," demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3).

Menkeu memaparkan, Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi di tingkat pemerintah mengenai permasalahan tersebut. Dari hasil koordinasi, lanjutnya, diketahui bahwa pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menjalankannya, karena kebutuhan dinilai lebih besar dari yang telah ditetapkan. "Kami sudah konsolidasi dengan pemerintah, dan kami ingin menyampaikan ini pada DPR, bahwa persetujuan yang ada itu sulit untuk dijalankan oleh pemerintah," tambahnya. Alasan utama pemerintah agar DPR mempertimbangkan kembali besaran subsidi listrik adalah bahan bakar produksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini masih banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Dengan kenaikan harga minyak dunia, cost produksi PLN diperkirakan akan meningkat, sehingga subsidi listrik yang diberikan pemerintah akan bertambah besar. "Kita lihat listrik, komponen yang besar dari subsidi listrik pun BBM," jelasnya. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengajukan besaran subsidi listrik lebih besar dari yang telah ditetapkan DPR. "Kita akan mengajukan lebih tinggi dari Rp64,9 triliun. Pertimbangannya adalah karena kebutuhan minimumnya lebih tinggi dari Rp64,9 triliun," ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam Nota Keuangan RAPBN-P 2012 pemerintah mengajukan subsidi listrik sebesar Rp93 triliun. Namun, dengan kemungkinan batalnya kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada tahun ini, diperkirakan subsidi tersebut akan membengkak menjadi Rp98 triliun, atau meningkat Rp5 triliun. Akan tetapi, dalam pembahasan RAPBN-P 2012 antara pemerintah dan Komisi VII ditetapkan bahwa besaran listrik pada APBN-P 2012 hanya sebesar Rp64,9 triliun.
(rja)