Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Minta Kemudahan Akses Data Nasabah Perbankan

Jakarta, 23/12/2013 MoF (Fiscal) News – Pemerintah meminta adanya kemudahan mengakses data rekening nasabah perbankan, guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Pasalnya, regulasi kerahasian perbankan terhadap data nasabah justru menghambat kinerja otoritas pajak.


"Ya harusnya begitu (Direktorat Jenderal Pajak bisa buka data nasabah), karena kondisi global sudah seperti ini maka kerahasian bank harus bisa diterobos otoritas pajak," ujar Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (20/12).
Menurutnya, realisasi penerimaan pajak pada tahun ini tidak sesuai dengan harapan karena adanya perlambatan ekonomi Indonesia, sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Maka, diimbau agar semua pihak terkait dapat meminimalisir perlambatan tersebut dengan meningkatkan potensi penerimaan pajak.


"Terjadinya ekonomi slowing down itu satu hal, tapi menurut saya yang lebih critical adalah kepatuhan (bayar pajak) sudah beres apa belum? Kita ingin bisa mengecek kepatuhan yang sudah terpenuhi apa tidak dan mau tidak mau data perbankan ini penting," jelasnya.


Ia menyayangkan akan adanya ketimpangan jika penerimaan pajak rendah tetapi uang simpanan nasabah di perbankan cukup tinggi. Hal ini justru dapat mengindikasikan bahwa selama ini pelaporan wajib pajak tidak sesuai atau malah berindikasi mengurangi pembayaran pajak.


Oleh karena itu, sambungnya, usulan revisi regulasi kerahasian bank harus didukung oleh semua pihak, baik perbankan maupun kalangan DPR yang saat ini tengah menggodok UU revisi tersebut. Pasalnya, hal ini bertujuan untuk menyelamatkan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (ans)