Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Optimis Bersama DPR Selesaikan RUU BPJS


 

Jakarta, 19/11/2010 MoF (Fiscal) News - Pemeritah tetap optimis selesaikan Undang-undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saat ini kita tengah memfinalisasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, nanti senin (22/11) draftnya akan kami serahkan kepada DPR untuk dibahas,” ungkap Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar, Jum’at (19/10) di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta. 

Dalam pembahasan RUU BPJS nanti pemerintah menekankan agar RUU tersebut bisa menjadi sebuah undang-undang agar setiap masyarakat dipastikan mendapatkan jaminan kesejahteraan secara jelas dan terarah. “Kesejahteraan masyarakat harus itu, kan kewajiban sesuai UUD maka melalui pembahasan RUU BPJS dengan DPR ini tentunya akan dikongkritkan betul jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlindungi kesejahteraannya,” ungkapnya. 

Menurut Patrialis, pemerintah akan pastikan seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan jaminan kesejahteraan yang dapat disalurkan pada semester I – 2011. Ia menambahkan,  jika UU BPJS ini sudah ada pemerintah bisa memastikan nantinya tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terakses negara. (DM)