Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Perbarui Aturan Penilai Publik

Jakarta, 20/06/2014 MoF (Fiscal) News - Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan penilai, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai profesi penilai publik yang baru. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang ditetapkan pada 2 Juni 2014.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain mengenai penilai, bidang jasa penilaian, perizinan penilai publik, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), laporan penilaian, kantor jasa penilai publik asing, kewajiban dan larangan bagi penilai publik dan KJPP, pembinaan dan pengawasan, asosiasi profesi penilai, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Peraturan ini sekaligus menggantikan PMK Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, yang dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi penilai saat ini.

Dalam peraturan ini disebutkan, penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan penilaian. Selain kompetensi, penilai juga harus memiliki etik dan perilaku profesional.

Untuk dapat menjadi penilai publik, seorang penilai harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk menjadi penilai publik dari Menteri Keuangan. Izin tersebut diklasifikan berdasarkan bidang jasa penilaian yang meliputi penilaian properti sederhana, penilaian properti dan penilaian bisnis. Izin penilai publik berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, dan Kantor Perwakilan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan didelegasikan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP).(nv)

Informasi selengkapnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik