Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Perbesar Kesempatan Akses Beasiswa LPDP

Jakarta, 08/02/17 Kemenkeu - Dalam rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Selasa (07/02) di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar pemerintah berupaya menyediakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).


"Pemerintah akan kerja lebih fokus pada upaya membuka kesempatan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui optimalisasi pemberian beasiswa LPDP," ujar Presiden sebagaimana dikutip dari rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan bahwa saat ini SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi di Indonesia hanya 7,2 persen dari angkatan kerja. Jumlah tersebut sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. "Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 20,3 persen atau negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sebesar 40,3 persen," jelas Presiden.

"Saya ingin menekankan bahwa investasi di bidang SDM, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi maupun pendanaan riset merupakan investasi yang sangat penting bagi negara kita untuk maju di masa yang akan datang," ungkapnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada para jajarannya untuk lebih mengoptimalkan LPDP, utamanya sebagai instrumen pemerataan kesempatan bagi anak-anak bangsa berprestasi di seluruh pelosok Nusantara dan juga investasi pengembangan SDM yang sejalan dengan prioritas pembangunan Tanah Air.

"Program beasiswa LPDP harus betul-betul fokus untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang keilmuan yang menjadi unggulan dan prioritas kita, baik di sektor maritim dan kelautan, sektor energi, sektor pangan, serta sektor industri manufaktur sampai dengan sektor pengembangan ekonomi kreatif," ucapnya mengakhiri arahan.

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (rsa/rsa)