Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Proaktif Menyelesaikan Kendala Investasi Infrastruktur

Jakarta, 21/03/2017 Kemenkeu - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan Pemerintah Indonesia akan proaktif dalam menyelesaikan kendala investasi yang ada dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia telah mengembangkan beberapa reformasi untuk meningkatkan persiapan proyek dan memfasilitasi investasi ke sektor infrastruktur.

"Indonesia diharapkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia, terutama karena kami (Indonesia) memiliki potensi pasar yang besar serta termasuk salah satu negara paling cepat berkembang," ungkap Lukita.

Kawasan Asia yang sedang berkembang perlu berinvestasi sebesar USD26 triliun selama 2016-2030 atau USD1,7 triliun pertahun jika tetap ingin mempertahankan momentum pertumbuhan, mengurangi angka kemiskinan dan merespons perubahan iklim. Demikian menurut laporan baru Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia tahun 2016 yang dirilis hari ini (21/03), di Jakarta.
Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), saat ini wilayah Asia setiap tahunnya menginvestasikan sekitar USD881 miliar setiap tahunnya pada sektor infrastruktur. Di sisi lain, kesenjangan investasi infrastruktur setara dengan 2,4% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut ADB, diperlukan reformasi regulasi dan kelembagaan terkait percepatan pembangunan infrastruktur agar investasi dapat lebih menarik bagi investor swasta dan mampu menciptakan berbagai proyek bagi Kerjasama Publik Swasta (KPS).

Berbagai reformasi antara lain mengeluarkan aturan perundang-undangan untuk KPS, merampingkan proses pengadaan dan penawaran KPS, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa dan mendirikan unit independen yang mengurus KPS. Pendalaman pasar modal juga diperlukan guna menyalurkan tabungan yang bernilai cukup besar di kawasan Asia menjadi investasi infrastruktur  yang produktif.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Presiden ADB untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Bambang Susantono, Kepala Ekonom ADB Juzhong Zhuang serta perwakilan negara sehabat. (nr/rsa)