Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Punya Kewenangan Mengelola Investasi

 

Jakarta, 08/06/2011 MoF (Fiscal) News - Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah telah diatur dalam  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Demikian dikatakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto di sela-sela Seminar Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, yang berlangsung pada Rabu (08/06) di Jakarta.

Pernyataan tersebut ia sampaikan guna menyamakan cara pandang semua pihak terhadap kebijakan pemerintah yang melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah masuk dalam divestasi  PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Jadi selain sebagai pengelola fiskal, Menkeu juga menjadi perwakilan pemerintah dalam melakukan investasi,” kata Hadiyanto.

Terkait perlu tidaknya mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam investasi PT NTT, Hadiyanto menjelaskan bahwa DPR tetap dapat menjalankan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pengawasan. “Mandat konstitusional DPR memiliki tiga fungsi, yaitu budgetair, pengawasan dan legislasi. Dalam rangka investasi PT NNT, DPR seharusnya melakukan fungsi pengawasan,” jelasnya. “Jadi fungsi pengawasannya terletak pada pengawasan dalam pelaksanaan APBN. Apakah APBN telah dilaksanakan dengan tepat oleh Pemerintah,” katanya.(ak)