Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Pusat Dukung Pembangunan Infrastruktur di 7 Daerah

Jakarta, 12/05/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pers bersama 7 kepala daerah membahas sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menkeu menyampaikan dukungan pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Pemerintah Daerah.


“kita mengundang 7 kepala daerah ini sepertinya di dalam rangka untuk menyampaikan dan sekaligus mendengar,menyampaikan mengenai betapa pentingnya kota-kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, betapa pentingnya peranan dari kota-kota ini untuk menciptakan kesempatan kerja meningkatkan investasi dan juga dalam hal ini kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang semuanya karena proses urbanisasi dan perkembangan kota itu tidak bisa ditunda,” ungkap Menkeu di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/05).


Saat ini, Pemerintah Pusat tengah  mendorong penggunaan KPBU sebagai skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menjembatani keterbatasan APBN dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi. Berdasarkan RPJMN 2014-2019, APBN dan APBD hanya mampu membiayai kebutuhan pembiayaan infrastruktur sekitar 41 persen dari total kebutuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur daerah.


Adapun bentuk dukungan yang akan diberikan adalah penyediaan fasilitas penyiapan proyek, antara lain penyusunan kajian pra studi kelayakan, pendampingan transaksi/lelang, dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi, dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Dukungan tersebut diharapkan dapat membuat proyek KPBU daerah menjadi layak secara keuangan, sehingga menarik minat calon Investor dan perbankan.


“Jadi dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan ke-tujuh walikota dan bupati ini untuk langsung menangani proyek-proyek yang sudah dinominasikan untuk menjadi KPBU, yaitu proyek yang akan dikerjasamakan antara pemerintah dan badan usaha, untuk bisa kemudian didukung melalui berbagai macam instrumen yang kita miliki,” paparnya.


7 Kepala Daerah yang dimaksud adalah Wali Kota Bandung, Wali Kota Makassar, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Tangerang, Bupati Sidoarjo, dan Wali Kota Pekanbaru. Ke-tujuh kepala daerah tersebut turut menjelaskan beberapa proyek yang akan diprioritaskan untuk mengikuti skema ini. (mra/as)