Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Pusat Hibahkan Rp1,5 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Jakarta, 13/10/2015 Kemenkeu - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, atas nama Menteri Keuangan, menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk program hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2015.


Penandatanganan ini secara simbolis dilakukan antara Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kepala Daerah Penerima Hibah yang diwakili oleh Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Alor, Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati Minahasa Selatan, Walikota Manado, dan Bupati Aceh Tengah.


Dalam sambutannya, Boediarso menyampaikan bahwa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, pemerintah menetapkan dana cadangan bencana alam yang terdiri dari Dana On Call (Tanggap Darurat) dan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana.


Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk keperluan pemberian hibah kepada pemda dalam rangka rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabencana. “Dana dimaksud akan dihibahkan kepada 120 pemda yang terdiri dari 24 Provinsi, 93 Kabupaten dan 13 Kota sebagaimana usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Boediarso saat acara yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (06/10).


Boediarso juga memberikan arahan kepada pemda agar dapat segera menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini dengan tata kelola yang baik. Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana hibah tersebut, Menkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. (as)