Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Pusat, Pemda dan BI Bersinergi Kembangkan Sektor Manufaktur Tanah Air

Jakarta, 28/11/2016 Kemenkeu - Transformasi pada industri manufaktur merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Oleh karena itu, perlu strategi transformasi industri yang terencana, komprehensif, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI).

Dalam rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) pada Jumat (25/11) di Surabaya terungkap, masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan sektor manufaktur tanah air. Pertama, relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercermin dari kurang kompetitifnya produktivitas tenaga kerja dan tingginya tingkat kekakuan (rigiditas) pasar tenaga kerja.

Kedua, belum tersedianya energi andal dengan harga kompetitif. Ketiga, belum memadainya efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur. Keempat, belum terintegrasinya kebijakan industri antarlembaga terkait dan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, belum berimbangnya struktur industri, yang menciptakan ketergantungan bahan baku dan penolong pada luar negeri.

Keenam, tidak imbangnya postur industri, dengan komposisi terbesar merupakan industri berskala mikro dan kecil, serta belum optimalnya peran industri kecil dan menengah dalam rantai industri manufaktur Indonesia. Terakhir, terbatasnya sumber pembiayaan industri, terutama dari sisi keberagaman.

Untuk menjawab tantangan pengembangan industri manufaktur tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI bersinergi dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang difokuskan pada tiga hal. “(RIPIN) fokus pada upaya meningkatkan nilai tambah SDA, mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh,” demikian ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resminya pada Jumat (25/11).(nv)