Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Rumuskan Aturan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

Jakarta, 23/06/2014 MoF (Fiscal) News - Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, saat ini pemerintah sedang merumuskan aturan baru terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengaturan tersebut dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan mengingat ketentuan yang telah ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Seperti diketahui, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah. RUU ini sendiri antara lain mengatur mengenai prinsip kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa, hibah kepada daerah, dana darurat, pinjaman daerah, pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, pengendalian dan penilaian kinerja keuangan daerah, informasi keuangan daerah, serta Dana Tugas Pembantuan.(nv)

Informasi selengkapnya: RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah