Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Sampaikan Perkembangan Pengelolaan PT Inalum

Jakarta, 11/07/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan perkembangan pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) setelah diambil Pemerintah Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direksi PT Inalum.

Dalam rapat yang diselenggarakan pada pekan lalu tersebut, Dirjen Kekayaan Negara menjelaskan bahwa sejak 19 Desember 2013, Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih PT Inalum dari  konsorsium investor Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA). Pengambilalihan ini dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel serta kesepakatan harga yang baik.

Ia menambahkan, proses pengambilalihan tersebut tidaklah mudah. Pemerintah harus menempuh jalan yang panjang, hingga akhirnya dengan dukungan banyak pihak, salah satunya dari Komisi XI DPR, hal tersebut dapat terlaksana.

“Spirit pengambialihan PT Inalum adalah spirit untuk membangun PT Inalum sebagai industri global yang bisa dibanggakan,” demikian dikatakan Dirjen Kekayaan Negara sebagaimana dilansir situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kamis (10/7).

Pada kesempatan yang sama, Direksi PT Inalum melalui Direktur Utamanya, Winardi, menyampaikan perkembangan pengelolaan perusahaan, antara lain terkait profil, keuangan, rencana pengembangan bisnis, potensi permasalahan, serta pelaksanaan Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility.

Menanggapi hal tersebut, Komisi XI DPR menegaskan bahwa setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih,  PT Inalum  harus lebih maju dan berkembang.

Sebagai informasi, saat ini  PT Inalum (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  ke-141 dan 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Perusahaan yang berlokasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ini bergerak di bidang industri peleburan alumunium.(nv)