Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Sederhanakan Izin Pertanahan Untuk Penanaman Modal

Jakarta, 08/10/2015 Kemenkeu - Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan izin di bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria. Nantinya, revisi akan dilakukan terkait dengan pemberian, perpanjangan dan pembaruan  hak atas tanah.

“Isinya menyangkut pemberian hak atas tanah, khususnya Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, ada juga perpanjangan hak, dan itu semua disederhanakan dengan waktu yang jauh lebih pendek. Selain perpanjangan hak ada juga pembaruan hak,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (7/10).

Secara rinci, pengurusan HGU akan dipersingkat dari semula 30-90 hari kerja  menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektar, dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar. Untuk perpanjangan/pembaruan HGU, dari  semula 20-50 hari kerja dipersingkat menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektar atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar.

Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB)/Hak Pakai, dari semula 20-50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja untuk luas lahan sampai dengan 15 hektar atau 30 hari kerja untuk luas lahan di atas 15 hektar. Untuk perpanjangan/pembaruan HGB/Hak Pakai dari semula 20-50 hari kerja dipersingkat menjadi 5 hari kerja untuk luas lahan sampai dengan 15 hektar atau 7 hari kerja untuk luas di atas 15 hektar.

Selain itu, proses pengurusan Hak Atas Tanah yang semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja. Sementara, penyelesaian pengaduan yang semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi 2 hari kerja.(nv)