Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Segera Ajukan APBN-P 2013

Jakarta 01/05/2013 MoF (Fiscal) News – Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Keuangan (Menkeu) Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemerintah segera mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembahasan tersebut, lanjutnya, tidak hanya membicarakan mengenai perubahan asumsi makro, tetapi juga kompensasi jika pemerintah jadi memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kita tidak memberikan kenaikan tanpa melindungi masyarakat miskin. Kita harus memberi perlindungan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak,” ungkap Plt. Menkeu. 

Pemerintah juga akan memperkuat belanja sosial yang selama ini telah diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa untuk siswa miskin dan beras miskin, serta menambah alokasi Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun, ia menyatakan bahwa penambahan anggaran belanja kompensasi tersebut tidak akan mengganggu defisit anggaran hingga melebihi batas yang diperkenankan dalam undang-undang, yaitu sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Penting bagi kita menjaga defisit berada di bawah tiga persen karena ‘business as usual’ akan meningkat tinggi sekali,” jelasnya. Pihaknya juga memastikan, pemerintah tidak akan memberlakukan dua harga BBM bersubsidi, karena implementasinya dapat menimbulkan kekacauan di lapangan dan memiliki risiko yang besar. “Secara rasional hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena risikonya terlalu besar,” pungkas Plt. Menkeu.(nic)