Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Segera Buat Payung Hukum Untuk Pembangunan Kilang

Jakarta, 23/12/2015 Kemenkeu - Energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi tahap delapan. Sebagai dukungan dalam implementasinya, pemerintah segera merumuskan Peraturan Presiden yang akan menjadi payung hukum bagi pecepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak.


Kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang besar menjadikan permintaan BBM selalu lebih tinggi dari pasokan yang tersedia di dalam negeri. Hal ini berpengaruh pada ketergantungan impor akan BBM. Dari informasi yang dilansir melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, selisih permintaan dan pasokan BBM diperkirakan akan terus meningkat sekitar 1,2 – 1,9 juta barel per hari pada tahun 2025, jika tidak ada penambahan kapasitas produksi.


Untuk meningkatan ketahanan energi nasional, maka pembangunan kilang minyak adalah jawabannya. Beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan ini salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan kilang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terbaru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan tentu saja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, pemerintah akan menyediakan insentif fiskal ataupun nonfiskal agar dapat terselenggaranya pembangunan dan pengembangan kilang.


Sampai saat ini, pemerintah sudah mengidentifikasi sekurang-kurangnya 4 kilang yang saat ini beroperasi untuk diperbaiki, yaitu Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Sementara itu, ada 2 kilang baru yang direncanakan untuk dibangun yaitu di Bontang dan Tuban.


Jika kilang minyak baru selesai dibangun, ditambah dengan upgrade kilang yang telah ada, maka proyeksi produksi BBM akan meningkat dari 852 ribu barel per hari pada tahun 2015, menjadi 1,9 juta barel per hari pada tahun 2025. (as)