Jakarta,27/02/2012 MoF (Fiscal) News - Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, kepada Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, pada Senin (27/2). "Dalam 478 DIMtersebut kita bagi menjadi 3 hal penting yaitu usulan perubahan pasal karena subtansi, substansi disetujui namun perlu dirumuskan lebih lanjut, perubahanredaksional dan memerlukan sinkronisasi," katanya.

Pada tanggal 10 Januari 2012, Presiden melalui surat R08/pers/nomor.01/2012, telah menunjuk Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum danHAM, serta Menteri NegaraBUMN untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Industri Pertahanan dan Keamanan bersama DPR. Hadir pula dalam rapat kerjatersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mewakili Menteri Keuangan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin memaparkan, salah satu substansidalam RUU Industri Pertahanan dan Keamanan yang pembahasan lebih mendalam dengan pemerintah adalah penyertaan modal negara untuk pendirianIndustri Pertahanan dan Keamanan. "Serta substansipembiayaan, pertanggung jawaban dan pengawasannya,"katanya.

Sebelumnya, salah satu anggota KomisiI DPR RI Enggartiasto Lukitamengungkapkan bahwa dalam revitalisasi industri pertahanan dan restrukturisasi industri strategis, penyertaan modal negara telah menjadi suatuhal yang dibutuhkan.

Mahfudz Siddiq sendiri optimistis RUU ini akan selesaisesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. "Gagasan mengenaipersoalan tentang revitalisasi pertahanan keamanan, sudah dilakukan sejak tahun lalu diberbagai kesempatan dengan melibatkan sejumlah kementerian. Jadi, mudah-mudahan kita bisa selesasikan ini (RUU industri pertahanan dan keamanan) tepat waktu," ucapnya. (ak)