Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Siapkan Langkah-Langkah Jaga Kesehatan Fiskal

Jakarta, 29/1/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah bertekad tetap menjaga kesehatan fiskal dengan menyiapkan sejumlah langkah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Jakarta, Senin (28/1) mengemukakan, inti dari strategi Pemerintah dalam mencegah defisit adalah optimalisasi penerimaan dan peningkatan kualitas belanja modal.

Hal tersebut ia sampaikan menyusul defisit anggaran pada tahun 2012 yang berada pada angka 1,77 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, defisit tahun lalu masih terkendali, bahkan jauh di bawah 3 persen seperti yang tercantum dalam persyaratan Undang-Undang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh pemerintah. Pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan dapat melalui perluasan objek pajak atau ekstensifikasi. Menurutnya, saat ini jumlah objek pajak potensial diperkirakan adalah sekitar 50 juta orang yang masuk kelas menengah (middle class) sesuai prakiraan McKinsey. “Mereka harusnya adalah tax payer. Sekarang saya mau bertanya, berapa tax payer di tanah air kita? Kurang dari 50 juta kan. Oleh sebab itu, ruang ekstensifikasi, perluasan objek pajak masih terbuka luas dan ini adalah upaya-upaya yang terus kita lakukan,” ungkapnya. 

Langkah selanjutnya adalah dengan mengoptimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia memaparkan, Pemerintah akan memaksimalkan kontribusi penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas (migas) dan non migas. Menurutnya, target lifting migas harus dicapai setelah sekian tahun lifting terus mengalami penurunan. “Kita harus melakukan efisiensi pada cost recovery,” tandasnya. Sementara, pada sisi non migas, Pemerintah akan mengupayakan negosiasi kontrak pada 2013 ini agar dapat segera dituntaskan, sehingga  akan lebih meningkatkan pendapatan negara baik melalui revenue royalti maupun share saham. 

Langkah ketiga yaitu dengan meningkatkan kualitas belanja. Pemerintah, lanjut Hatta, akan terus berupaya dalam mengendalikan subsidi energi yang sebesar Rp211 triliun pada tahun ini. Langkah-langkah pengendalian ini antara lain meliputi  pengendalian dan penghematan serta diversifikasi; penyesuaian tarif listrik yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bertahap dan konsisten; dan memperbaiki input energi. Ia menambahkan, pemerintah juga akan meningkatkan alokasi belanja modal. “Kalau serapan belanja modal rendah, berarti kita merugi karena impact-nya terhadap 2012 walaupun belanja K/L (kementerian/lembaga) kita terus meningkat, tetapi realisasinya baru mencapai 86 persen. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, (pada) 2013-2014 kita bertekad belanja K/L terutama belanja modal, belanja barang harus betul-betul mencapai sasaran,” tambahnya. 

Langkah yang terakhir yang akan ditempuh Pemerintah adalah dengan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat mandatori anggaran, karena akan mengurangi ruang gerak untuk fleksibilitas fiskal pada belanja-belanja infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga bertekad untuk menciptakan lapangan kerja, di mana pemerintah menargetkan terciptanya sekitar 750 ribu hingga satu juta lapangan kerja netto pada tahun 2013 melalui belanja APBN, dan khususnya pada Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).(ak)