Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Tagih Dividen PT Freeport Indonesia

Jakarta, 22/04/2014 MoF (Fiscal) News - Meski pemerintah hanya memiliki 9,36 persen saham di PT Freeport Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tetap menagih dividen bagian pemerintah sebesar Rp1,5 triliun.


Menurut Menkeu, negara memerlukan dividen tersebut untuk mencapai target pemasukan dividen BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Menkeu sendiri beberapa waktu yang lalu telah mengutarakan hal tersebut kepada Kementerian BUMN. “Kita minta Kementerian BUMN untuk menagih dividen itu” kata Menkeu, Kamis (17/4).


Seperti diketahui, pembagian dividen merupakan hak perusahaan. Namun, menurut Menkeu, jika mencatatkan untung, Freeport semestinya mampu menyetor dividen setidaknya Rp1,5 triliun sebagaimana ditargetkan pemerintah dalam APBN 2014. "Tapi, kita punya share (saham) untuk memperjuangkan dividen, jadi mesti ada fight-nya dong, karena Rp1,5 triliun itu besar," tutur Menkeu.


Menkeu mengatakan bahwa penerimaan negara dari dividen bermanfaat untuk menutup pembiayaan dan menahan pelebaran defisit anggaran. Oleh karena itu, berapapun jumlah dividen yang belum dibayarkan wajib ditagih.(nic)