Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Targetkan Penerimaan Negara Tahun 2014 Naik Rp200 Triliun

Jakarta, 01/05/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun 2014 dapat meningkat sekitar Rp200 triliun dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang sebesar Rp1.529,7 triliun, atau menjadi Rp1.749,9 triliun. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Keuangan (Menkeu) Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (30/4). 

Pendapatan negara ini, lanjutnya, terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.748,0 triliun, meningkat sekitar Rp200 triliun dari tahun 2013 yang sebesar Rp1.525,2 triliun. Pendapatan dalam negeri tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.364,3 triliun, dengan tax ratio 13,26 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp383,7 triliun. "Sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp1,8 triliun," urainya. 

Ia menambahkan, dari sisi perpajakan, kebijakan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 akan diarahkan pada penyempurnaan peraturan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar, khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, bidang usaha berbasis syariah, dan jasa keuangan.  

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi dengan cara evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan skala nasional, yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanaman modal berupa investment allowance. "Di dalamnya ada penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri intermediate dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan," jelasnya. 

Lebih lanjut ia memaparkan, akan ada penyempurnaan sistem administrasi dan pengawasan perpajakan, yang bertujuan untuk lebih menyederhanakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan salah satunya dengan penyempurnaan dan perluasan pengguna E-SPT dan E-Filling untuk pajak, dan sistem elektronik persediaan (E-Inventory) untuk kepabeanan. 

Selain itu, lanjutnya, akan ada perluasan basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi kepada usaha kecil dan menengah dengan fokus pada peningkatan kepatuhan sukarela melalui penyederhanaan administrasi perpajakan, optimalisasi pemanfaatan data hasil sensus pajak nasional, optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi berkaitan dengan perpajakan pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. "Dan menyasar pada ekstensifikasi barang kena cukai," pungkasnya.(ans)