Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Tegaskan Komitmen Jalankan UU Minerba

Jakarta 07/03/2014, MoF Fiscal News – Pemerintah menegaskan akan terus memegang teguh komitmennya dalam penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) beserta aturan turunannya.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan, Indonesia tidak dapat dipengaruhi pihak lain, dan pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut. "Indonesia nggak bisa ditekan-tekan. Kita konsisten jalankan undang-undang," tegas Menko Perekonomian saat ditemui di kantornya, Rabu (5/3).


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga menegaskan bahwa pemerintah tetap melarang ekspor mineral mentah (raw material) walaupun ada kebijakan bea keluar. Hal ini menanggapi adanya pandangan yang salah bahwa ekspor tambang mentah diperbolehkan asal membayar bea keluar. Menurutnya, UU Minerba telah dengan tegas melarang ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014. "Saya ingin tegaskan, karena banyak di luar sana menyatakan ekspor mineral mentah boleh jika bayar bea keluar. Saya tegaskan itu tidak. Pemerintah tetap melarang ekspor mineral mentah," jelas Menteri ESDM, Kamis (6/3).


Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan kewajiban setor uang jaminan sekitar 5 persen dari total investasi pembangunan pabrik pemurnian (smelter) terhadap perusahaan tambang. Menurutnya, cara ini digunakan untuk memastikan kesungguhan perusahaan tambang dalam membangun smelter. Nantinya, perusahaan diwajibkan menyerahkan uang jaminan dan target pembangunan smelter.(nic)