Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Tengah Susun RPP Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Jakarta, 21/06/2016 Kemenkeu - Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal. RPP ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk memperkuat kepastian hukum dalam kemudahan berusaha dan penanaman modal di Indonesia.


“Kita perlu aturan ini untuk kepastian hukum yang diperlukan, ini kan urusan keadilan sebenarnya, baik bagi Pemerintah maupun penanam modal,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansir melalui laman Kemenko Perekonomian pada Selasa (21/06).


RPP ini akan mengatur penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun dari luar negeri. Penyelesaian sengketa diutamakan untuk diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat melalui konsultasi dan negosiasi.  Mekanisme musyawarah tersebut dibatasi dalam jangka waktu tertentu.  


Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah melalui arbitrase dalam negeri bagi investor dalam negeri, atau arbitrase luar negeri bagi investor asing. Selain melalui mekanisme arbitrase, penyelesaian sengketa penanaman modal nantinya dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute settlement) atau melalui Peradilan.


Sebagai informasi, hadir dalam rakor tersebut antara lain Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. (as)