Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Tetapkan Penghargaan dan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran K/L

Jakarta, 22/08/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah talah menetapkan ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun sebelumnya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai peraturan ini, K/L yang berhasil melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya berhak memperoleh penghargaan (reward). Optimalisasi sendiri merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai.

Reward yang diberikan kepada K/L ini dapat berupa tambahan alokasi anggaran K/L pada tahun anggaran berikutnya; prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.

Untuk dapat mendapatkan reward ini, K/L harus memenuhi beberapa kriteria, seperti, mempunyai hasil optimalisasi atas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang target sasarannya telah dicapai dan belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

Selain itu, hasil optimalisasi yang belum digunakan oleh K/L pada tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, memiliki capaian kinerja penganggaran tahun sebelumnya dengan persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95 persen; persentase realisasi capaian output setidaknya 95 persen; dan laporan keuangan K/L memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, bagi K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya dapat dikenakan sanksi (punishment) berupa pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Namun demikian, sanksi yang diberikan ini tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik.

Lebih lanjut peraturan ini menyatakan bahwa sanksi tersebut akan diberikan kepada K/L jika terdapat sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut lebih besar dari hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

PMK ini sendiri ditetapkan dan mulai berlaku pada 5 Agustus 2014. Pada saat PMK ini mulai berlaku, PMK Nomor 89/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(nv)

 

Informasi terkait: