Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Tetapkan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014



Jakarta, 22/01/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah menetapkan tata cara revisi anggaran tahun 2014. Aturan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014.

Peraturan tersebut mulai berlaku pada 13 Januari 2014, bersamaan dengan dicabut dan tidak berlakunya PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 166/PMK.02/2013.


Ruang lingkup revisi anggaran yang diatur dalam PMK ini meliputi perubahan rincian anggaran pada Bagian Anggaran (BA) kementerian/lembaga (K/L) dan BA Bendahara Umum Negara (BUN), yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya. Kedua, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Ketiga, perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.


Selain itu, revisi anggaran juga dilakukan apabila terjadi perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, adanya Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran, serta adanya Kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.  


Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagaimana diatur dalam PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. Selain itu, PMK ini juga mensyaratkan revisi anggaran dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).


Dalam pelaksanaannya, kewenangan penyelesaian revisi anggaran dibagi dalam lima kelompok, yaitu revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA); revisi anggaran pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan; revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I Kementerian/Lembaga; revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; serta revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran tahun 2014 adalah pada tanggal 31 Oktober 2014 untuk Revisi Anggaran pada DJA, dan 12 Desember 2014 untuk revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Untuk revisi anggaran terkait pembayaran subsidi energi, pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok utang,  pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan revisi dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh DJA ditetapkan paling lambat 30 Desember 2014.


Selengkapnya: PMK Nomor 7/PMK.02/2014