Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Undang Pihak Swasta Untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta, 19/05/2016 Kemenkeu - Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk menjamin peningkatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui keterlibatan pihak swasta. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan Islamic Development Bank Ke-41 di Jakarta pada Selasa Malam (17/05).

Pembangunan infrastruktur, menurut Menkeu, membutuhkan keterlibatan pihak swasta dalam hal pembiayaan karena APBN belum dapat membiayai kebutuhan yang ada. “Kami menyadari pentingnya keterlibatan sektor swasta membiayai  pembangunan infrastruktur karena APBN tidak cukup membiayai kebutuhan yang ada,” katanya.

Bambang lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan kapasitas anggaran yang terbatas, keterlibatan pihak lain, seperti investor luar negeri, merupakan stategi kunci yang harus ditingkatkan. Selain memberikan suntikan modal  berupa Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara, pemerintah juga terus memperbaiki skema Public-Private Partnership (PPP) untuk mengundang pihak swasta.

Untuk menarik keterlibatan pihak swasta dalam skema PPP, Pemerintah juga akan memberikan berbagai dukungan. “Pemerintah akan berikan dukungan berupa fasilitas proyek pembangunan, jaminan risiko infrastruktur, dana dukungan tunai infrastruktur, pembiayaan infrastruktur jangka panjang,” jelas Menkeu. (ya)