Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penandatangan Kontrak Kinerja pada Unit Eselon II di Kementerian Keuangan

Jakarta, 03/02/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan proses transformasi kelembagaan, sebagai lanjutan dari program reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak 2007. Mengawali tahun 2016, beberapa unit eselon I telah melakukan penandatangan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kontrak Kinerja antara Menteri Keuangan dan pejabat Eselon I. Beberapa unit eselon I tersebut antara lain Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Sekretariat Jenderal (Setjen).


Setiap direktorat menyasar IKU masing-masing sesuai perannya. Ditjen PBN melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk percepatan pelaksanaan APBN tahun 2016. Ini ditujukan pada kelancaran pemenuhan kebutuhan satker, setelah dilakukan penyerahan DIPA 2016 lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Di beberapa daerah percepatan penandatangan kontrak pengadaaan barang/jasa telah dilakukan setelah DIPA 2016 disahkan dan efektif.


Pada DJA, pencapaian di 2016 menyasar perbaikan dan evaluasi hal-hal yang telah dilakukan di 2015 untuk dapat mendukung komitmen bersama di Kementerian Keuangan. Selain itu, IKU tahun ini harus dapat menjadi respon terhadap kondisi di tahun 2016.


Pada BKF, dilakukan pula internalisasi visi dan misi sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Penandatangan IKU menjadi wujud untuk dapat menjadi pemberi rekomendasi kebijakan yang tujuannya bagi kesejahteraan rakyat, namun tidak meninggalkan basis knowledge, sehingga BKF dapat menjadi organisasi yang terpercaya dan akuntabel.


Pada DJKN, penandatangan IKU ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dimana Kontrak Kinerja merupakan representasi perencanaan strategis sebagai wujud Nawa Cita Pemerintahan 2014/2019 serta menjadi penentu keberhasilan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan.


Sementara itu, pada Setjen, para pimpinan unit eselon II diharapkan senantiasa berusaha meningkatkan kinerja. Ini mempertimbangkan Kementerian Keuangan merupakan K/L yang menjadi pusat perhatian dan benchmarking K/L lain di Indonesia terkait kinerja. Hal ini dilihat dari nilai Laporan Kinerja (LAKIN) pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Keuangan yang berada di posisi teratas selama tiga tahun terakhir. (as)