Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pencairan Anggaran yang Diblokir Bisa Dilakukan Jika Sesuai Aturan dan Memenuhi Syarat

Jakarta, 06/05/2013 MoF (Fiscal) News – Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Keuangan (Menkeu) Hatta Rajasa membantah akan mencairkan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang masih diblokir. Namun, ia menegaskan bahwa pencairan anggaran yang diblokir tersebut dapat dilakukan bila mekanismenya sesuai dengan aturan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. “Semasa saya menjadi (Plt) Menteri Keuangan, tidak pernah ada pertemuan untuk membahas anggaran di kementerian yang masih diblokir,” ungkapnya.

Saat serah-terima jabatan Menteri Keuangan pada akhir April 2013 yang lalu, ia pernah mengatakan bahwa salah satu pekerjaan besar yang harus dilakukan adalah memperbaiki kinerja realisasi penyerapan anggaran. “Maka semua harus berbenah agar ilmu perbintangan tidak ada lagi,” ujarnya. Tanda bintang memang biasanya diberikan untuk anggaran yang masih diblokir.

Semasa Agus D.W. Martowardojo menjadi Menteri Keuangan, memang ada anggaran di K/L yang dibintangi karena tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Menurut Direktur II Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Dwi Puji Astuti Handayani, blokir anggaran di tiga kementerian tersebut sebenarnya sudah dibuka secara bertahap. Blokir dibuka sejak Agus masih menjabat Menteri Keuangan. Pembukaan anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR dan sesuai dengan keputusan presiden. (nic)