Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pencairan Dana Bencana Jadi Prioritas Menkeu


 
Jakarta, 21/01/2014, MoF (Fiscal) News – Banyaknya bencana alam yang terjadi pada awal tahun 2014 ini menjadi perhatian khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Respons Kemenkeu, khususnya dalam hal pencairan anggaran penanggulangan bencana telah ditingkatkan. Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri sendiri berjanji akan memprioritaskan anggaran dana bencana dan akan memastikan tidak ada hal yang akan mempersulit pencairan anggaran bencana alam yang diajukan pihak terkait.


"Kita siapin untuk itu (bencana) dan sudah dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Artinya gini, tapi memang kita harus kasih prioritas untuk itu. Prosesnya cepat," ujar Menkeu di Jakarta, Senin (20/1). Menkeu menambahkan bahwa masalah dokumen sering kali membuat pencairan keuangan negara memakan waktu lama. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang atau lembaga akrab dengan anggaran tersebut. "Anggaran cepat, kalau semua dokumennya lengkap. Yang kadang-kadang masalah dokumennya tidak lengkap, kalau dokumen tidak lengkap dibilang kita nggak mau keluarin uang. Selain itu, kementerian atau lembaga datang tapi belum ada persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau Komisi. Kita nggak bisa keluarin kalau belum ada persetujuan Komisi," jelas Menkeu.


Meski demikian, Menkeu menjamin proses pencairan anggaran tidak akan berlarut-larut. Hal tersebut telah dibuktikan pada saat pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "BLSM, dulu DPR setuju APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tanggal 17 Juni, 22 Juninya sudah bisa keluar, itu karena sudah lengkap datanya," jelasnya. Menurut Menkeu, BNPB biasanya mengajukan permintaan dan kajian mengenai studi dampak. Dalam studi itu, akan ada rincian jumlah dana yang diperlukan. "Dari BNPB-nya dulu yang akan minta," ujarnya.


Seperti diketahui, pemerintah dalam APBN 2014 telah menganggarkan Rp3 triliun untuk dana cadangan bencana alam tahun 2014. Dari jumlah tersebut, Rp1,5 trilun merupakan dana yang sudah siap ditarik.(nic)